JAKARTA – Dinamika politik di Senayan memasuki babak baru. Seiring dengan konsolidasi partai-partai besar pasca-reshuffle kabinet, peta kekuatan di parlemen kini menunjukkan dominasi koalisi pemerintah yang mencapai lebih dari 75% kursi. Fenomena “koalisi gemuk” ini memicu kekhawatiran publik akan melemahnya fungsi checks and balances.
Penyusunan regulasi terkait tata ruang dan investasi nasional yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2026 menjadi ujian pertama. Dengan mayoritas suara berada di satu barisan, proses legislasi cenderung berjalan kilat dengan minimnya perdebatan substansial di ruang komisi.
Ketua Fraksi dari partai pemenang pemilu menyatakan bahwa langkah ini adalah bentuk “akselerasi pembangunan”. Namun, para kritikus menyebutnya sebagai gejala “demokrasi stempel”, di mana parlemen hanya menjadi pemberi legitimasi bagi keputusan eksekutif tanpa pengawasan yang ketat.
Di sisi lain, partai-partai yang memilih berada di luar pemerintahan kini menghadapi tantangan besar. Dengan jumlah kursi yang terbatas, suara mereka seringkali tenggelam dalam mekanisme voting.
“Demokrasi kita tidak sehat jika tidak ada ruang bagi perbedaan pendapat yang bermakna. Kami akan tetap konsisten mengawal aspirasi warga, meskipun secara jumlah kami kalah di meja voting,” tegas salah satu anggota DPR dari fraksi oposisi saat ditemui di Kompleks Parlemen.
Melemahnya kontrol formal di DPR disinyalir akan menggeser pusat pengawasan ke ruang-ruang sipil dan media sosial. Pengamat politik menyebut bahwa ketika mekanisme di dalam gedung parlemen macet, maka masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis—atau yang sering disebut “Parlemen Jalanan”—akan menjadi tumpuan harapan terakhir untuk mengontrol kekuasaan.
bersuara24jam.com akan terus memantau setiap keputusan di Senayan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diketok tetap berpijak pada kepentingan publik, bukan sekadar kompromi politik antar-elit.
(RD/SL)*
