JAKARTA – Dalam proses fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), satu di antara calon mengkritisi kebijakan Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa terkait sulitnya mendorong kredit pada Jumat, (23/01), di Komplek Senayan, DPR-RI, Jakarta.
Solikin menjelaskan, langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk kebijakan yang dikaitkan dengan Purbaya Yudhi Sadewa, telah membuat likuiditas perbankan relatif melimpah. Namun, kondisi tersebut belum diikuti oleh peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit.
Menurutnya, likuiditas yang tersedia di sistem keuangan masih sebatas potensi. Agar dapat tersalurkan menjadi kredit produktif, dibutuhkan permintaan yang kuat dari pelaku usaha dan masyarakat.
“Uang primer yang ada di perbankan itu masih bersifat embrio. Ia tidak serta-merta berubah menjadi kredit jika tidak ada permintaan,” kata Solikin.
Ia menilai, perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit meskipun memiliki dana yang cukup. Ketidakpastian ekonomi dan terbatasnya ekspansi usaha membuat permintaan pembiayaan belum tumbuh optimal.
Solikin menegaskan, kebijakan moneter tidak bisa berdiri sendiri dalam mendorong pertumbuhan kredit. Diperlukan sinergi dengan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha serta menghilangkan hambatan struktural di sektor riil.
Bank Indonesia bersama pemerintah, lanjutnya, terus mendorong langkah de-bottlenecking agar dunia usaha kembali bergairah dan membutuhkan pembiayaan dari perbankan.
Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit sepanjang 2025 yang masih bergerak moderat dan belum mencapai potensi maksimal. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada sisi permintaan, bukan pada ketersediaan dana.
Dengan demikian, Solikin menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah digulirkan sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pemulihan aktivitas ekonomi dan keberanian pelaku usaha untuk kembali melakukan ekspansi.
(RD/MA)
