JAKARTA – Legislator senior Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Dr. (HC) Cornelis, M.H., melontarkan kritik keras terhadap kinerja BPH Migas dan jajaran direksi Pertamina terkait distribusi dan kecukupan pasokan BBM serta LPG di Kalimantan Barat. Evaluasi tegas tersebut disampaikan Cornelis dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/01).
Cornelis menegaskan bahwa kebutuhan energi di Kalimantan Barat terus meningkat seiring aktivitas ekonomi serta masuknya kendaraan dan perusahaan dari luar daerah. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak diimbangi dengan penambahan stok BBM yang memadai.
“Tidak hanya plat KB, banyak juga plat dari luar, banyak perusahaan di sana jadi butuh stok BBM. Dari dulu sejak saya Gubernur, saya minta penambahan stok BBM di Kalimantan Barat, nggak dapat-dapat” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan persoalan energi di Kalimantan Barat, hingga pihak daerah harus menempuh perjalanan jauh ke Kalimantan Timur untuk mengurus persoalan tersebut.
“Kami ke Kalimantan Timur dari Kalimantan Barat, jauh-jauh untuk urus ini” ungkapnya.
Tak hanya BBM, Cornelis turut menyoroti kebijakan digitalisasi distribusi LPG yang menurutnya justru memperparah kondisi di lapangan. Kuota LPG di tingkat pangkalan disebut mengalami penurunan signifikan, sementara harga semakin mahal.
“LPG, makin digitalisasi makin susah, dulu kuotanya 560-an per pangkalan dan sekarang justru 200-an saja, mana makin mahal!” ujarnya.
Selain soal distribusi, Cornelis juga mengingatkan aspek keamanan infrastruktur energi. Ia menyinggung lokasi fasilitas penyimpanan minyak Pertamina yang berada di kawasan padat penduduk dan dinilai berisiko tinggi.
“Pertamina sudah dari dulu saya ngomong, pangkalan minyaknya itu di tengah kota! Siantan. Kalau dibom? Nah, tolong dipikirkan ke depan” tegasnya.
Dengan nada tegas, Cornelis menolak keras anggapan bahwa Kalimantan Barat adalah wilayah pinggiran yang boleh diabaikan. Ia menegaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki kedudukan yang setara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mendapatkan pelayanan energi yang adil.
“Kalimantan Barat itu bukan jajahan, Kalimantan Barat juga bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang wajib kalian urus!” tegasnya.
Cornelis meminta BPH Migas dan Pertamina untuk turun langsung ke daerah, bukan hanya mengandalkan laporan administratif. Ia menyebut sejumlah wilayah di Kalimantan Barat yang hingga kini masih mengalami kesulitan serius dalam mengakses BBM dan LPG.
“Saya mohon dengan segala hormat, gas dengan minyak itu tolong dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu, Executive General Manager di Kalimantan Timur itu pergi ke Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, lihat!” tegasnya.
Ia pun menutup dengan mengingatkan secara tegas agar jajaran pimpinan Pertamina tidak sekadar menerima laporan dari meja kantor.
“Jangan hanya menerima laporan-laporan, Jak! Mental feodal! Kalian itu harusnya mental pelayan!” tambahnya.
(SL/RD)*
