JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (HC) Drs. Cornelis, M.H, menyoroti minimnya alokasi anggaran Deputi Pengawasan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dinilai berdampak langsung terhadap lemahnya fungsi pengawasan investasi nasional.
Hal tersebut disampaikan Cornelis dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Selasa (3/2), di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.
Cornelis menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan unit strategis seperti Deputi Pengawasan justru menerima porsi anggaran yang sangat terbatas, padahal memiliki peran krusial dalam menjaga integritas sistem perizinan.
“Biasanya yang seperti ini kami di Badan Anggaran tidak potong, tidak terlalu kami persoalkan. Deputi pengawasan ini penting. Satu organisasi tanpa pengawasan internal maupun eksternal itu bisa hancur,” tegas Cornelis.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya dukungan anggaran berpotensi membuka celah praktik penyimpangan dalam proses perizinan investasi.
Cornelis bahkan mengungkap indikasi kuat adanya perilaku tidak profesional oleh oknum operator perizinan di lapangan yang merusak sistem Online Single Submission (OSS).
“Dalam proses pemberian perizinan, operator-operator ini nakal!. Sistem online sering tidak dibuka karena sudah ada orang lain yang mengisi. Ini terjadi!.” ungkapnya.
Menurutnya, jika pengawasan tidak diperkuat secara kelembagaan dan finansial, maka upaya pemerintah membangun iklim investasi yang sehat akan sulit tercapai.
“Awasi betul mereka ini bekerja, mulai dari tingkat nasional sampai provinsi dan kabupaten,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cornelis mengaitkan efektivitas pengawasan investasi dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.
Ia menilai target tersebut tidak realistis tanpa pengawasan serius dalam tata kelola perizinan.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu tercapai atau tidak, sangat tergantung bagaimana caranya” katanya.
Cornelis juga menyinggung data lembaga internasional yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5 persen.
“Data World Bank dan lembaga lainnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita masih sekitar 5 persen lebih,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Cornelis menekankan pentingnya profesionalisme aparatur negara yang telah diberi mandat langsung oleh Presiden itu agar pertumbuhan ekonomi sebagai target negara dapat tercapai.
“Bapak-bapak ini sudah dipercaya Presiden. Kerjakan secara profesional supaya tidak mengecewakan rakyat,” tutupnya.
(SL/RD)*
