Kawal Transparansi Lembaga Negara, Cornelis Restui Pimpinan Baru BAZNAS, BPJS, dan BS LPS

Langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lembaga negara resmi diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026.

Redaksi 24 Jam - Redaktur
2 Min Read
Dr. (HC) Drs. Cornelis, M.H., hadir langsung memastikan proses pengesahan jajaran pimpinan lembaga penting tersebut berjalan tepat sasaran.Staf Ahli/Istimewa

JAKARTA – Langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lembaga negara resmi diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (HC) Drs. Cornelis, M.H., hadir langsung memastikan proses pengesahan jajaran pimpinan lembaga penting tersebut berjalan tepat sasaran.

Bertempat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2), rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa tersebut membuahkan kesepakatan bulat. Seluruh anggota dewan, termasuk Cornelis, memberikan persetujuan resmi terhadap nama-nama calon anggota, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Dewan Pengawas BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS)

Bagi Cornelis, penetapan ini bukan menyoal rutinitas birokrasi. Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menegaskan bahwa figur-figur yang terpilih memegang tanggung jawab besar atas hajat hidup orang banyak.

“Penempatan sosok yang kompeten di BAZNAS dan BPJS adalah kunci agar jaminan sosial dan pengelolaan zakat tidak hanya transparan, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil,” ujar Cornelis.

- Advertisement -

Ia juga menyoroti pentingnya peran BS LPS. Menurutnya, pengawasan yang kuat di sektor ini merupakan benteng utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Legislator senior ini mengingatkan para pejabat terpilih untuk segera tancap gas dan menjaga integritas. Ia menekankan bahwa restu dari DPR RI ini diikuti dengan tanggung jawab pengawasan yang ketat.

“Kami di DPR akan terus memantau kinerja mereka. Kepentingan masyarakat, terutama di daerah-daerah, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang mereka ambil,” pungkasnya.

Rapat Paripurna tersebut ditutup dengan pengetukan palu sidang, menandai sahnya keputusan yang selanjutnya akan diteruskan kepada Presiden RI untuk proses pelantikan resmi.

(SL/RD)*

- Advertisement -

Share This Article
Redaktur
Follow:
bersuara24jam.com merupakan media berita independen yang berkomitmen menyuarakan fakta, keadilan, dan kepentingan publik. Kami bekerja 24 jam untuk menghadirkan jurnalisme yang kritis, berpihak pada kebenaran, dan dekat dengan realitas warga.
Leave a Comment