JAKARTA – Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H menyoroti secara serius temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait ketahanan energi nasional dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025 – 2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/04/2026).
Rapat tersebut tidak hanya mengesahkan sejumlah produk legislasi tetapi juga menjadi momentum penguatan fungsi pengawasan DPR melalui penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI.
Dalam forum itu, Cornelis memberi perhatian khusus pada temuan BPK mengenai belum optimalnya pemenuhan cadangan energi nasional terutama pada stok bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas (LPG).
“Laporan BPK ini menjadi bagian penting dari upaya kita memperbaiki tata kelola energi nasional secara menyeluruh. Penguatan cadangan BBM dan LPG harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi masyarakat,” ujar Cornelis
Ia menilai temuan tersebut perlu dipandang sebagai evaluasi konstruktif agar target ketahanan energi khususnya di sektor minyak dan gas bumi dapat dicapai secara lebih optimal ke depan.
Cornelis juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.
“Ini bukan hanya catatan administratif tetapi momentum untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Diperlukan dialog yang lebih intensif dengan kementerian dan lembaga terkait agar setiap rekomendasi dapat dijalankan secara konkret,” tegasnya
Mantan Gubernur Kalimantan Barat itu mengingatkan bahwa ketahanan energi merupakan program strategis nasional yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas
“Kami berharap hasil audit ini tidak diabaikan. Ketahanan energi adalah program prioritas nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tindak lanjutnya harus dilakukan secara serius dan terukur,” lanjutnya
Ke depan Komisi XII DPR RI disebut akan memperkuat kerja sama dengan mitra terkait untuk memastikan distribusi dan ketersediaan energi tetap terjaga secara merata di seluruh wilayah Indonesia
“Kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pasokan energi tetap stabil dan merata termasuk di daerah daerah seperti Kalimantan Barat,” tutup Cornelis
(RD/SL)*
